Kodeks postępowania karnego - KPK - Dz.U.2025.46 t.j.

kpk 138Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen untuk terus memelototi pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar tidak terjadi kebocoran anggaran.Database Peraturan KPK merupakan bagian integral dari pelaksanaan JDIH di lingkungan KPK yang bertujuan untuk menyediakan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen